KPK Buru Dalang Mark-up Pilgub Jatim 2008

oleh: prima sp vardhana

SETELAH satu tahun memimpin Jawa Timur yang direbut lewat “pertempuran” sengit dalam tiga babak Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2008, ternyata sukses Soekarwo berbuntut untaian masalah serius yang berpeluang mempermalukan. Bahkan, menyeretnya dari tahta Jatim satu untuk digantikan wakilnya Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Nasib pahit yang membuat Soekarwo makan tak enak tidurpun tak bisa lelap ini, karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menemukan beberapa fakta mungil atas dugaan terjadinya mark-up belasan miliar rupiah dana pengadaan surat suara yang tendernya dimenangi PT Temprina Media Grafika. Juga, dugaan mark up dana pengadaan kartu pemilih (Formulir A) yang tendernya dimenangi PT Jasuindo Tiga Perkasa, di sini KPK menemukan nilai mark-up Rp 13, 5 miliar. Dan, semua perilaku korup itu penyelewengan dana APBD itu diduga melibat pria kelahiran Madiun itu untuk kepentingan pribadinya dalam perjuanganngannya memenangka Pilgub 2009.
Selain Soekarwo yang diduga terlibat dalam pengaturan mark-up dua item keperluan logistik penyelenggaraan Pilgub itu, ternyata KPK juga telah mengantongi beberapa nama pejabat Pemprov Jatim lain terindikasi sebagai kolega Soekarwo dan beberapa nama pengusaha percetakan di Jatim yaitu pipinan PT. Temprina Media Grafika, PT. Jasuindo Tiga Perkasa, serta beberapa nama pimpinan percetakan lainnya yang menerima jasa sub percetakan dari dua percetakan besar penerima tender tersbut.
Pelacakan yang dilakukan KPK pun sangat detil, sehingga tak melepaskan secuil novum pun yang bisa menjadi alat bukti korupsi. Salah satunya dengan memeriksa beberapa saksi guna mengumpulkan barang bukti kasus ini. Salah satu yang diperiksa adalah mantan anggota KPU Jawa Timur Didik Prasetyono. Didik diperiksa penyidik KPK di Jakarta pada 14 Januari 2010 lalu.
Materi pemeriksaan yang dilakukan KPK, menurut Didik,terfokus pada penggunaan dana hibah dari APBD Jatim 2008senilai Rp 850 miliar dari Pemprov Jatim. KPK mencurigai sebagian dana tersebut untuk membiayai kampanye salah satu calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur tahun 2008.
Dalam pemerisaan itu, Didik memang tak mendengar nama Soekarwo sebagai target bidikan KPK. Hanya saja, sasaran tembak KPK ditengarai Soekarwo, karena saat Pilgub digelar, Pakde menjabat Sekdaprov Jatim yang notabene ketua tim anggaran.
’’Dalam surat pemanggilan disebutkan saya dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dana hibah pada APBD Jatim tahun 2008. Saya diperiksa sejak pukul 10.00 hingga 18.00 dengan 15 pertanyaan utama seperti tercantum dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan),’’ ujarnya.
Didik menjelaskan, hibah APBD Jatim untuk Pilgub Jatim 2008 senilai Rp 850 miliar tersebut mengalir ke KPU, Panwaslu Jatim, Polda Jatim, dan Kodam V/Brawijaya. Masalah ada di dana yang mengalir ke KPU Jatim untuk logistik pemilu.
Sebelum memeriksa dirinya, kata Didik, penyidik KPK menyatakan sudah pernah datang ke Kantor KPU Jatim untuk mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan. Penyidik juga menyatakan sudah menanyai sejumlah staf KPU Jatim.
Selain Didik, anggota dan mantan anggota KPU lainnya yang sudah diperiksa KPK adalah Yayuk Wahyunengse. Menurut anggota KPU Jatim Arief Budiman, Yayuk diperiksa pada Rabu 27 Januari. Meski Arief mengetahui waktu pemanggilan dua rekannya itu, dia mengaku, tidak tahu secara jelas materi pemeriksaan tersebut. ”Belum, saya belum diberi tahu,” kata Arief.
Arie sangat mengenal Didik dan Yayuk, karena mereka bertiga adalah anggota KPU Jatim periode lalu. Namun, Arief terpilih lagi menjadi anggota KPU periode saat ini.
Menurut Arief, KPK tak hanya memeriksa Didik dan Yayuk. Sejak beberapa waktu lalu, KPK memanggil pejabat biro keuangan pemprov dan sekretariat KPU Jatim. Arief mengatakan belum menerima panggilan serupa. Namun, jika dipanggil, dia siap datang. ”Kalau ditanya hal yang saya ketahui, pasti saya jawab. Kan harus transparan,” katanya dengan tersenyum.
Sedangkan anggota Komisi A DPRD Jatim, Nizar Zahro, mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui beberapa orang sudah diperiksa KPK. Pemeriksaan untuk mencari bukti dugaan korupsi masih berlanjut. Menurut Nizar, beberapa pejabat juga telah dimintai keterangan oleh KPK. Mereka antara lain diminta menjelaskan penggunaan dana hibah APBD Jatim sebesar Rp 850 miliar, yang dihabiskan dalam rangkaian Pilkada 2009 Jatim.
“Soal pidana akan kami serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Tetapi, Komisi A mengharapkan penjelasan terutama terkait instansi yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berhak mengucurkan hibah. Apalagi, beberapa pejabat yang diperiksa menyatakan DPRD ikut menyetujui penggunaan dana itu,” katanya.
Anggota komisi A lainnya, Fauzi Faried, mengatakan, hasil audit BPK menunjukkan miliaran rupiah dana hibah tidak jelas pertanggungjawabannya. Sebagian dana disebut berasal dari beberapa instansi-instansi yang menurut BPK tidak memiliki kewenangan untuk mengucurkan hibah. “Kebetulan instansi tersebut mitra kerja Komisi A,” katanya tanpa merinci nama-nama instansi tersebut.

Logistik Pilgub

Dalam pemeriksaan yang sangat melelahkan itu, ternyata Didik ditanya penyidik KPK soal pengadaan sejumlah logistik pemilu. Antara lain terkait harga perkiraan sendiri (HPS) beberapa kebutuhan pemungutan suara yang dinilai terlalu mahal. ’’Setidaknya menurut KPK, harga di Jatim lebih mahal dibandingkan di Jateng dan Jabar,’’ ujarnya.
Pertanyaan itu dijawab Didik, KPU saat itu memilih PT Temprina Media Grafika, grup Jawa Pos, karena nilai penawaran yang diajukan dibawah pagu yang ditetapkan KPU. Dalam proses tender surat suara itu perusahaan yang dipimpin Dahlan Iskan (saat ini Dirut PLN) mengajukan nilai penawaran Rp 16.871.155.851. Sedangkan nilai pagu yng digariskan KPU Rp 18.827.903.438. Besaran nilai pagu itu dihitung KPU berdsar pada kebutuhan surat suara Pilgub di Jatim 2008 dengan jumlah pemilih 29,1 juta.
Biaya cetak surat suara untuk Pilgu Jatim itu dinilai KPK berlipat kali lebih mahal dibanding biaya cetak surat suara Pilgub Jawa Tengah. Untuk pengadaan surat suara 28,3 juta pemilih, ternyata KPU Jateng hanya menganggarkan (PAGU) Rp 3.372.451.000 saja. Itu pun PT Lancar Abadi Jaya sebagai pemenang tender hanya butuh dana Rp 2.187.627.272, sementara surat suara untuk 29,1 juta pemilih dalah Pilgub Jatim pagu yang ditetapkan KPU Jatim mencapai Rp 18.827.903.438 dan dimenangkan PT Temprina dengan penawaran Rp 16.871.155.851.
Kesimpulannya, KPU Jawa Tengah hanya butuh anggaran kurang dari Rp 2,187 miliar untuk memenuhi kebutuhan 28 juta kartu suara. Sementara pada Pilgub Jatim, KPU Jatim harus menganggarkan Rp 16,871 miliar untuk mencetak 29,1 juta surat suara. Dari perbandingan itu, KPK menarik kesimpulan ada dugaan mark-up sebesa Rp 14.683.528.579.
Selain pada pos pengadaan surat suara, ternyata KPK juga menilai terjad dugaan mark up pada kebutuhan kartu pemilih (Formulir A). Tolok ukurnya adalah perbedaan mencolok yang sangat signifikan dalam pengeluaran dana APBD antara yang terjadi di Jatim dan di Jawa Barat. Untuk jumlah pemilih sebanyak 29,1 juta jiwa, KPU Jatim memerlukan dana pengadaan Formuli A yang sangat fantastis nilainya, yaitu sebesar Rp 18.837.583.297 yang tendernya dimenangkan oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa, beralamat di Jl. Raya Betro, Sidoarjo.
Dana yang dibutukan KPU Jatim untuk pengadaan Formulir A itu, ternyata berbeda mencolok dengan yang dibutuhkan KPU Jawa Barat. Dengan asumsi jumlah pemilih yang hampir sama (sekitar 29 juta jiwa), ternyata untuk kebutuhan kartu pemilih (Formulir A), Pemprov Jabar hanya butuh Rp 5.000.000.000 seperti yang ditawarkan pemenang tender Percetakan Negara Republik Indonesia (Peruri). Dari besarnya biaya dalam pos pengdaan Formuli A itu, biaya yang dikeluakan KPU Jatim sebesar 376,74% dari biaya yang dikeluarkan KPU Jabar. Dari perbandingan yang sangat mencolok itu, KPK menarik kesimpulan ada dugaan mark-up sebesa Rp 13.837.583.297.
Selisih pengadaan pos surat suara dan Formulir A yang mencapai nilai total sekitar Rp 28.521.111.876 itu, dikatakan Didik, selisih harga yang cukup fantastis itu dicurigai KPK dimanfaatkan untuk mendanai kampanye salah satu calon gubernur. Apalagi, saat KPK menanyai dirinya terkait orang-orang yang dikenal dekat dengan salah satu calon gubernur. ’’Saya ditanya apakah kenal pejabat-pejabat tertentu. Kebetulan menurut beberapa orang, pejabat dan orang-orang yang namanya disebut KPK itu disebut-sebut sebagai orang dekat salah satu calon gubernur,’’ katanya.
Selain itu, Didik juga ditanya KPK soal sejumlah nama pengusaha. KPK menduga para pengusaha itu terlibat dalam mengatur penggunaan dana hibah dari APBD Jatim untuk membiayai kampanye salah satu calon gubernur. ’’Pengusaha yang disebut antara lain tercatat sebagai pengurus perkumpulan pengusaha. Namanya saya tahu dan sangat populer di Jatim, tapi pamali jika saya sebutkan. Biar KPK yang nantinya menyebut nama pengusaha itu pada suatu saat nanti,’’ ujanya.
Pemeriksaan terhadap dirinya, menurut dia, karena posisinya sebagai Ketua Pokja Logistik KPU Jatim. Dengan dugaan dana hibah APBD Jatim itu kemungkinan dikorupsi dari anggaran pengadaan logistik pemilu, maka dia pun diminta keterangan untuk data penyelidikan KPK.
’’Pendanaan KPU, sesuai undang-undang, termasuk anggaran hibah. Namun, saya tidak mengetahui detil teknis penggunaannya. Sebab pengadaan sema pos logistik ditangani oleh panitia. Apalagi, tidak semua tahapan pemilihan saya ikuti, karena saya mundur dari KPU per 22 September 2008. Setelah itu masih ada dua kali pemungutan suara,’’ ujarnya.
Sedangkan Koordinator Aliansi LSM Jatim, Bambang Smith optimis, penyelidikan KPK terhadap skandal penggunaan dana hibah APBD Jatim sebesar Rp 850 miliar, yang dihabiskan dalam rangkaian Pilkada 2009 Jatim itu berpeluang mengungkap korupsi yang terjadi didlamnya. Dan, menangkap para pelakunya.
Kendati demikian, dia menyarankan pos logistik Pilgub 2008 yang diselidiki KPK tidak terbatas pada item pengadaan surat suara dan Formulir A saja. Namun, harus dilakukan terhadap semua item lelang yang diselenggarakan. Pasalnya dari semua item itu, dia menemukan beberpa fakta yang menunjukkan, para pimpinan perusahaan pemenang lelang memiliki hubungan dekat dengan salah satu calon Gubernur. ima/pw1
DUGAAN MARK UP LOGISTIK PILGUB JATIM 2008
SELISIH HARGA SURAT SUARA
PILGUB JATIM PILGUB JATENG
Pemilih 29,1 Juta 28,3 Juta
Anggaran Rp 18,827 M Rp 3,3 M
Pemenang PT Temprina PT Lancar Abadi Jaya
Penawaran Rp 16,871 M Rp 2,187 M
Mark-up (Dugaan) Rp 14,684 M

SELISIH HARGA FORMULIR A
PILGUB JATIM PILGUB JABAR
Pemilih 29,1 Juta 29 juta
Anggaran – Rp 13,8 M
Pemenang PT Jasuindo Peruri
Penawaran Rp 18.837 M Rp 5 M)
Mark-up (Dugaan) Rp 13,837 M

DAFTAR PERUSAHAAN PEMENANG TENDER LOGISTIK
PILGUB JATIM 2008 PUTARAN I

PAKET Pemenang / Nilai

1. Pengadaan Alas dan Alat Coblos CV. Angkasa Raya Rp 1.290.537.600
2. Pengadaan Gembok CV. Petrah Jaya Rp 290.400.000
3. Formulir B,C,D, DA, DB PT. Temprina Media Grafika Rp 10.755.757.892
4. Formulir A (Kartu Pemilih) PT. Jasuindo Tiga Perkasa Rp 18.837.583..297
5. Surat Suara Pilgub PT Temprina Media Grafika Rp 16.871.155.851
6. Alat Kelengkapan TPS CV PB Sudirman Rp 2.940.336.960
7. Baliho Sosialisasi PT Panca Puji Bangun Rp 1.425.052.200
8. Pengadaan Kaos, Topi dan Jaket CV Alfanza Rp 63.394.540
9. Pengadaan Stiker CV Prestasi Rp 427.284.000
10. Pengadaan Contoh Surat Suara CV Fajar Pratama Rp 59.459.400
11. Pengadaan Poster CV Pemura Rp 307.098.000
12. Pengadaan Spanduk CV Prima Mitra Rp 471.900.000
13. Pengadaan Leaflet CV Ronggo Rp 173.745.000
14. Tinta khusus Sidik Jari PT Siliwangi Panca Perkasa Rp 1.669.000.000

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s