KONI Jatim ’Rekayasa’ Nasib Kediri – Madiun

oleh:prima sp vardhana, prayogi waluyo

MEMBUAT kejutan mungkin telah menjadi bawaan para pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2006-2010. Bagaimana tidak. Sepanjang kepemimpinan H. Imam Utomo yang kali kedua itu, ternyata banyak kebijakan yang penuh kejutan dan mengundang polemik dan kritikan.

Ironisnya, meski banyak hujan kritikan dilontarkan KONI Kabupaten dan Kotamadya. Juga, beberapa Pengurus Propinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (Cabor). Namun, para pengurus KONI Jatim selalu bersikap tak acuh.

Kebijakannya yang mengundang kritikan, baik dinilai melanggar UU Keolahragaan ataupun Peraturan Pemerintah ngotot dilakukan dengan berbagai argumen yang bersifat melegitimasi kebijakan yang ditetapkan.
Dalam penunjukan Kota Kediri sebagai tuan rumah “multievent” dua tahunan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) III tahun 2011. Demikian pula terhadap Kota Madiun sebagai tuan rumah Porprov IV tahun 2014. Kedua kota itu ditunjuk lewat Rapat Koordinasi (Rakor) KONI Jatim dengan KONI Daerah yang digelar di Sekretariat KONI Jatim di Aula Gedung Suhartatik Jl. Kertajaya Indah Timur, 4 Maret lalu.
Kebijakan KONI Jatim memilih tuan rumah Porprov 3 dan 4 lewat Rakor, secara hukum sangat kental atmosfer rekayasa. Selain itu, juga menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Keputusan menunjuk Kota Kediri dan Madiun sebagai tuan rumah Porprov Jatim itu melanggar Pasal 15 ayat 3.
Dalam Pasal 15 ayat 3 itu disebutkan ”Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.
Atmosfer rekayasa itu terlihat dari pengalihan saat KONI Banyuwangi menyatakan siap menjadi tuan rumah multieven olahraga dua tahunan tersebut. Pasalnya semua sarana dan prasarana serta keperluan untuk menghelat Porprov itu, sudah disiapkan Pemkab di ujung timur Pulau Jawa itu.
“Saya heran atas sikap KONI Jatim yang tidak menawarkan kesiapan Banyuwangi dalam forum. Padahal hanya KONI Sampang, Madura dan Pacitan yang keberatan dengan alasan klise jarak penyelenggaraan yang jauh,” kata Wakil Ketua Binpres KONI Banyuwangi, Joko Triyadni seusai Rakor.
Dengan praduga pengalihan kesiapan Banyuwangi merupakan bagian dari rekayasa, Joko mengatakan, ia sangat optimis terpilih kalau saja KONI Jatim bersikap demokratis. Menawarkan ke forum atas kesiapan daerahnya menggelar Porprov III. Karena itu, 31 daerah yang belum memberikan suara dukungan atau penolakan saat diknfirmasi KONI Banyuwangi marasa kaget atas sikap KONI Jatim, yang justru memutuskan Kota Kediri dan Madiun sebagai tuan rumah Porprov III dan IV tanpa meminta persetujuan 34 KONI Daerah yang diundang (4 KONI Daerah tidak hadir).
”Saya dan rekan dari daerah lain kalau tahu hasil Rakor sudah direkayasa untuk melegitimasi penunjukan Kota Kediri dan Madiun sebagai tuan rumah, lebih baik kami gak usah hadir seperti empat daerah lain. Toh percuma datang jauh-jauh, ternyata calon tuan rumahnya sudah dipilih dan bukan atas pemilihan suara dukungan KONI Daerah yang diundang,” ujarnya.
Sikap kritis juga disampaikan Ketua Umum KONI Surabaya Drs Heroe Poernomohadi, SH., MM yang hadir bersama anggota Dewan Kehormatan Jacob Rusdianto.
Menurut mantan pesilat Jatim itu, terbuktinya hasil Rakor yang penuh rekayasa dengan melanggar PP Nomor 17/ 2007 Pasal 15 ayat 3, maka soal penunjukan tuan rumah Porprov tersebut dalam Musorprov pada April nanti bukannya disahkan. Namun pemilihannya harus kembali diulang secara demokratis.
Sebaliknya jika KONI Jatim memanfaatkan Musorprov untuk melakukan pengesahan hasil Rakor, Heroe yakin, kebijakan itu merupakan blunder baru yang dilakukan kepengurusan yang dipimpin Imam Utomo. Keputusan ini mengulang kesalahan saat menggelar Porprov II Jatim tahun 2009. Kegiatan multieven dengan tuan rumah Kota Malang yang menelan dana Rp 8,5 Miliar itu digela oleh kepanitiaan yang tidak ditetapkan oleh SK Gubernur Jatim.
Kepanitiaan Porprov II, dikatakan, ditetapkan melalui SK Ketua Umum KONI Jatim Imam Utomo yang kebetulan juga pejabat Gubernur Jatim, sehingga secara hukum melanggar UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Pada pasal 48 UU itu disebutkan, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pekan olahraga daerah.
“Artinya, gubernur sebagai kepala daerah tetap sebagai penyelenggara Porprov, bukan KONI Jatim walau dipimpin oleh tokoh yang juga pejabat Gubernur. Karena itu, untuk melaksanakan Porprov, Gubernur harus mengeluarkan SK kepada KONI Jatim. Faktanya, SK Gubernur Jatim tidak pernah ada sampai Porprov II berakhir,” katanya. ima/pw1

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s