70% Pemilik Lahan Sawah Adalah Orang Kota !

oleh: suara rakyat
(uplouder: prayogi waluyo)

Hasil temuan nyata di beberapa sentra produksi padi, seperti nya banyak hal yang menarik untuk diangkat ke permukaan. Salah satu nya adalah terjadi nya “pergeseran” kepemilikan lahan sawah. Dalam beberapa tahun belakangan ini, selain kita diributkan oleh tinggi nya alih fungsi lahan dikarenakan semakin meningkat nya tekanan penduduk yang membutuhkan perumahan dan pemukiman, atau karena adanya tekanan untuk kebutuhan industri, juga kita pun cukup dikejutkan dengan adanya “alih kepemilikan” lahan sawah dari petani kepada mereka para pemilik uang, yang umum nya tinggal di kota-kota besar. Lahan sawah yang selama ini menjadi “kedaulatan” para petani, tampak terampas oleh berkembangnya hedonisme dari para pemilik modal yang ingin menguasai lahan-lahan sawah milik petani.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka petani pun menjadi semakin tidak berdaulat. Mereka lebih memilih untuk melepas sawah ladang yang dimiliki nya, ketimbang harus mempertahankan kedaulatan atas lahan sawah nya. Akhirnya wajar-wajar saja jika di sentra-sentra produksi padi, kita akan lebih banyak menemukan para petani gurem dan petani buruh. Sedangkan mereka yang menjadi “pemilik” lahan-lahan sawah nya sendiri tinggal di perkotaan. Secara kasar dapat disebutkan sekitar 60 – 70 % para pemilih lahan sawah adalah mereka yang sehari-hari nya berjas, berdasi atau bersafari.

Beralihnya kepemilikan lahan sawah dari para petani ke pemilik uang yang bukan petani, pada hakekat nya merupakan fenomena kehidupan yang menarik untuk dicermati lebih lanjut. Masalah nya, tentu bukan hanya sekedar para petani menjadi tidak berdaulat atas lahan sawah nya sendiri, namun yang lebih penting untuk dianalisis adalah sampai sejauh mana dampak yang ditimbulkan nya.

Alih kepemilikan ini, juga menyebabkan lahir nya istilah siapa yang “menguasai” lahan sawah dan siapa yang “mengusahakan” lahan sawah. Mereka yang menguasai lahan sawah adalah warga bangsa yang umum nya bukan petani. Mereka bermukim di kota-kota besar. Mereka hidup berkecukupan. Mereka sering keluar masuk hotel mewah. Berkantor di di jalan-jalan protokol dengan ruangan yang “full AC”. Pakaian nya pun selalu rapih. Berjas lengkap dengan dasi. Bersafari. Cukup dengan ongkang-ongkang saja, maka setiap musim panen tiba, setoran beras akan selalu mengalir ke rumah nya. Suasana ini, sangat bertolak-belakang dengan kondisi mereka yang “mengusahakan” sawah. Mereka adalah warga asli perdesaan. Hidup nya relatif sederhana. Pakaian nya biasa-biasa saja. Mereka tidak akan pernah menerima setoran apa pun. Mereka hanya mengusahakan lahan sawah yang kini bukan kepunyaan nya lagi. Mereka cuma mampu menatap lahan sawah yang dulu pernah jadi milik nya. Itulah ironi kehidupan. Kadang diatas, kadang di bawah. Ibarat roda yang berputar tertiup angin.

Fenomena 60 – 70 % mereka yang memiliki lahan sawah adalah orang-orang kaya yang tinggal di perkotaan, mesti nya jadi bahan perenungan kita bersama. Begitu pun dengan berubah nya status petani, dari petani yang semula memiliki lahan sawah menjadi petani yang menjadi tuna sawah. Dari yang asal nya petani gurem kini berubah menjadi petani buruh.

Keadaan ini patut dicatat, karena jika kondisi seperti ini tidak ditangani dengan serius, dikhawatirkan akan melahirkan masalah yang lebih besar dan kompleks. Dengan ditetapkan nya UU No. 14 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebetul nya “alih fungsi” dari lahan sawah ke lahan non sawah mungkin dapat dikendalikan, sekali pun belum tentu seperti yang diharapkan. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah UU ini bakalan mampu “menekan” angka alih kepemilikan lahan sawah ? Kayak nya UU yang ada belum satu pun yang mengatur nya. Arti kedaulatan petani terhadap lahan sawah yang dimiliki nya, belum dijadikan sebagai kebutuhan yang utama. Padahal kalau kita mau dan berani melahirkan UU Pembelaan dan Perlindungan Petani, dimana salah satu esensi nya adalah mengatur “alih kepemilikan” lahan sawah misal nya, maka kemungkinan besar kita tidak bakal menemukan angka alih kepemilikan lahan sawah yang cukup spektakuler.

Bila hingga kini, terekam adanya fakta alih kepemilikan yang mencapai rata-rata 70 %, kita boleh berkilah karena memang aturan nya belum ada. Pertanyaan nya adalah bagaimana jika ujung-ujung nya, mereka yang memiliki lahan sawah dinegeri ini adalah mereka-mereka yang bukan petani lagi ? Sedangkan petani nya hanya menjadi penggarap, penyakap atau penyewa. Lalu apakah makna “kedaulatan petani” atas lahan sawah nya itu masih cukup relevan untuk diangkat menjadi sebuah pembahasan ?

Sejati nya kaum tani, tentu mereka harus berdaulat terhadap lahan sawah nya. Andai sekarang terekam sekitar 70 % lahan sawah yang berada di sentra-sentra produksi padi dimiliki oleh anak bangsa yang bukan petani dan tinggal nya pun tidak di desa, maka menjadi semakin jelas bahwa yang nama nya petani tampak sudah semakin tidak berdaulat lagi atas lahan sawah nya. Terlepas dari perlu atau tidak nya kita memelihara kedaulatan petani atas lahan sawah nya, seperti nya ada hal yang lebih mendasar untuk diselami lebih lanjut.

Hal fundamental itu adalah benarkah dalam konteks kekinian, kita sudah tidak peduli lagi atas kedaulatan petani ? Mari kita lihat perkembangan nya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s