Pungli Merajalela di Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Surabaya,

oleh : prima sp, prayogi w
swara rakyat – birojatim

Dengan masih adanya praktik pungli di Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya itu, maka pihak masyarakat pemohon paspor tetap sebagai korban “pemerasan”. Bagaimana tidak. Dampak dari tetap adanya praktik pungli tersebut, maka biaya permohonan paspor menjadi meningkat berlipat kali.

SECARA hukum, praktik pungutan liar (Pungli) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Telah menjadi rahasia umum, hasil pungli dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum pelayan publik, baik sendiri maupun dibagikan di antara mereka. Karena itu, pungli pun masuk rana hukum yang disebut korupsi. Sehingga pelakunya dapat dijerat dengan UU No. 31 tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Juga, Pasal 220, 231, 241, 422, 429, dan 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kendati sanksi hukum terhadap pelaku pungli sangat variatif dan berat. Mulai pemecatan secara tidak hormat dari instansi dinasnya. Pelaku pungli berpeluang besar untuk dijerat dengan sanksi pidana yang berakhir di hotel prodeo. Ironisnya, ancaman sanksi-sanksi berat itu tak menimbulkan efek jera. Buktinya hingga saat ini praktik pungli tetap saja marak.
Demikianlah yang terjadi di instansi keimigrasian yang ada di Indonesia. Kendati Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berhasil mendapatkan rekaman atas praktik-praktik penyelewengan wewenang dan profesi sebagaimana cuplikan demi cuplikan rekaman video amatir tentang praktik-pratik pungutan liar (pungli) keimigrasian di kota Semarang, Aceh, Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Bahkan khusus di Jakarta pengambilan gambarnya berlangsung di arena gedung Kementrian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Dalam rekaman berseting gedung Kemkumham itu terlihat sesosok pria berbaju batik tengah bertransasksi dengan pria lainnya di kantin kantor keimigrasian Kemkumham. Setelah pria berbaju batik itu memberikan lembaran rupiah warna merah dan biru, adegan berpindah dengan memperlihatkan tempat-tempat transaksi pungli lainnya, seperti di kantin, dapur dan tempat parkir.
Tak pelak lagi, rekaman berdurasi sekitar dua-tiga menit tersebut membuat terpanah pengunjung yang ada di ruang pengayoman Kemkumham, 9 Februari. Tak terkecuali Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar beserta para pejabat eselon I Kemkumham. Mereka harus menerima kenyataan banyaknya keboborokan moral yang terjadi di dalam dapur sendiri, yakni di Gedung Direktorat Iimigrasi.
Kendati demikian, ternyata praktik pungli yang ada tak pernah surut. Paling-paling sistem kerja jaringan pelaku pungli yang mengalami sedikit modifikasi. Yang terjadi di Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Surabaya, misalnya. Sebelum rekaman praktik pungli di enam kota besar itu diungkap KPK di depan Menkumham Patrialis Akbar, sistem koordinasi setoran pungli di kantor yang mengantongi penghargaan ISO 9000 untuk sistem pelayanan terbaik itu, sangatlah kasar. Setoran pungli dari para Badan Usaha (BU/ calo yang disahkan Kanwil Depkumham Provinsi, red) itu berlangsung setiap hari Jumat sore. Setiap staf BU mensetorkan rupiah kepada kasir kantor sesuai jumlah paspor yang mereka urus.
Pasca pemutaran video pungli milik KPK itu, sistem setoran pungli mengalami modifikasi dan kian rapi. Staf BU tak lagi mensetorkan punglinya pada kasir. Mereka cukup mensetorkannya pada petugas kantor imigrasi yang beralamat di Jl. S. Parman No. 58-A Waru-Sidoarjo itu, yang ditunjuk kantor tersebut sebagai koordinator “setoran pungli” mereka. Setiap petugas membawahi tiga hingga empat BU.
Dari sistem setoran berjenjang yang mencerminkan “adanya restu” para pejabat kantor imigrasi tersebut, maka pengamat intelijen Ahmad Isroq menilai, praktik pungli yang berlangsung merupakan hasil kerja koleksitas. Artinya, jaringan praktik pungli di kantor tersebut melibatkan kepala kantor hingga satpam dan para calo paspor, yang menjadi ujung tombak pemasukan dana pungli.
“Karena itu, kalau kejaksaan dan kepolisian tertarik memberantas praktik korupsi di kantor tersebut, maka penyidikan dapat dilakukan terhadap calo paspor hingga kepala kantor. Jika sistem penyidikan tidak terjadi demikian, maka terjadi sebuah something wrong dalam proses pemeriksaannya,” kata pria yang pernah berdinas dalam kesatuan intelejen Angkatan Darat ini.

BERLIPAT KALI

Dengan masih adanya praktik pungli di Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya itu, maka pihak masyarakat pemohon paspor tetap sebagai korban “pemerasan”. Bagaimana tidak. Dampak dari tetap adanya praktik pungli tersebut, maka biaya permohonan paspor menjadi meningkat berlipat kali.

Biaya resmi pembuatan yang ditetapkan Depkumham untuk paspor umum (48 halaman) sebesar Rp 260.000, dengan rincian biaya Blanko Paspor Rp. 200.000, biaya Foto Rp. 55.000, dan biaya Sidik Jari Rp. 5.000. Namun yang terjadi di kantor Imigrasi Surabaya tidak demikian. Biaya standart yang ditetapkan Depkumham itu meningkat jadi Rp 270.000, karena biaya tersebut ditambah biaya pembelian map hijau Rp 10.000 (wajib dibeli pemohon dengan alasan ada logo Imigrasi-nya).

Sistem pengurusan yang disiapkan kantor imigrasi yang dipimpin Kabul Priyono SH., MH, itu dibagi dua. Sistem pertama, pemohon mengajukan sendiri penerbitan paspornya (YBS). Biaya untuk YBS ini sebesar Rp 270.000 atau sesuai dengan biaya yang ditetapkan Depkumham. Sistem kedua, adalah permohonan paspor yang memanfaatkan jasa BU (calo yang dilegalkan) dengan alasan kesibukan pemohon atau yang lain. Biaya untuk sistem kedua ini sangat variatif dan tergantung hasil negosiasi. Rata-rata biayanya antara Rp 500.000 hingga Rp 750.000.

“Biaya mengurus paspor lebih mahal, karena kami harus menebus Rp 100.000 pada petugas koordinator untuk setiap paspor hasil kerja kami yang telah selesai. Jika tidak setor tentu saja, paspornya gak bisa keluar,” kata staf BU berpenampilan perlente itu.

Selain biaya pengambilan paspor, ternyata para BU yang beroperasi diwajibkan bayar biaya administrasi Rp 10.000 dan biaya wawancara-foto sebesar Rp 20.000. Menurut beberapa staf BU, biaya tambahan itu untuk memperlancar proses penerbitan. Paspor dapat terbit sesuai jadwal yang digariskan Depkumham, yaitu 4 hari.

Proses penerbitan 4 hari yang populer di kalangan para BU sebagai jalur A itu, ternyata bertolak belakang dengan nasib enam pemohon yang memanfaatkan jalur YBS. Nasib yang dialami Mohammad Farouq, misalnya. Pria ini dan lima pemohon YBS lain harus menunggu masa penerbitan paspornya antara 10 hingga 12 hari. Setiap kali ditanyakan ke loket pengambilan paspor, jawaban yang mereka dapat selalu senada. Paspor mereka tengah dalam proses menunggu tanda tangan pejabat berwenang, sehingga diminta sabar.

“Kalau saja tahu jika mengurus sendiri proses penerbitannya sampai dua minggu, saya pasti akan memilih memanfaatkan tenaga calo walau biayanya dua kali lipat,” keluh Farouq yang harus mengundur jadwal mengunjungi anak sulungnya yang kuliah di Sydney, Australia.

Senilai Mobil Mewah
Berdasar uraian beberapa staf pengurus BU atas dana pungli yang wajib disetorkan sebesar Rp 130.000 (biaya ambil paspor Rp 100.000 dan biaya administrasi dan wawancara-foto Rp 30.000) untuk setiap paspor yang diurusnya, diselaraskan dengan jumlah pemohon paspor yang setiap harinya rata-rata mencapai 600 paspor (350 paspor falur A dan 250 paspor jalur YBS). Perhitungan kasar uang pungli yang mengalir ke Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya setiap harinya mencapai Rp 45.500.000 (350 x Rp 130.000).

Nilai pungli itu dalam seminggu dengan lima hari kerja akan terkumpul Rp 227.500.000 (5 x Rp 45.500.000). Jumlah akan meningkat pesat sebesar Rp 910.000.000 dalam sebulan (4 x Rp 227.500.000). Saat dikumpulkan dalam setahun, maka dana pungli yang masuk akan mencapai Rp 10.920.000.000 (12 x Rp 910.000.000).

Penghasilan dari uang pungli yang sebulannya seharga mobil mewah Audi Q5 keluaran 2009 itu, menurut salah satu petugas kantor imigrasi tersebut yang namanya menolak ditulis, tidak semuanya dialokasikan dibagi-bagi sebagai uang tambahan para pejabat, staf, dan karyawan kantor imigrasi tersebut. Namun, sebagian dimanfaatkan untuk biaya operasional kantor yang bersifat mendadak. Untuk akomodasi tamu dari Jakarta yang biayanya bisa mencapai puluhan juta rupiah, misalnya.

“Para tamu dari Jakarta selalu mendapat jamuan sangat istimewa. Mulai sarana akomodasi, transportasi PP, serta dana lain-lain untuk oleh-oleh tamu. Jumlahnya bisa mencapai puluhan juta. Kalau bukan dari uang pungli tersebut, kami pasti gak mampu menyambut tamu dari pusat itu,” ujarnya.

Uang hasil pungli itu juga dimanfaatkan untuk dana layanan “persahabatan” terhadap rekanan kantor seperti untuk media, wartawan, hingga aparat hukum dari Polsek Waru, Polres Sidoarjo, hingga Polda Jatim. Demikian pula dari Kejaksaan Tinggi dan lainnya. Penyaluran dana persahabatan itu ditangani personil yang ditunjuk kantor sebagai petugas Humas yaitu Kamali Sugito dan M. Faudzan.

Biaya iklan kerjasama dengan media agar kemarakan pungli di lingkungan kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Surabaya itu tidak dimuat nilainya antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000, uang bulanan wartawan media harian, mingguan, atau majalah antara Rp 20.000 hingga Rp Rp 300.000. Sedangkan layanan “amplop silaturahim” untuk aparat hukum yang setiap bulan datang menghadap antara Rp 300.000 hingga Rp 750.000 tergantung dari pangkat dan jabatan struktural aparat hukum tersebut. Selain itu, layanan bantuan pembuatan paspor “gratis” buat awak media atau aparat hukum yang akan melakukan tugas keluar negeri.

“Dana persahabatan untuk wartawan dan aparat hukum itu dikucurkan manajemen kantor lewat pejabat humas secara mingguan. Jumlah pastinya saya tidak tahu, karena dana silaturahim itu selalu diberikan dalam amplop tertutup,” kata karyawan tersebut.

Berpijak pada manajemen pembagian dana pungli yang demikian merata di semua lini, dari media, wartawan, aparat hukum, serta pejabat dan karyawan itu. Menjadi bukti, bahwa uang pungli tersebut memiliki kekuatan “membeli hukum” dan idealisme wartawan. Sehingga sampai saat ini praptik pungli di Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Surabaya itu tidak pernah diungkap media dan disentuh hukum. *prima sp/prayogi w

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s