Prof Dr Moh. Machfud MD, Ketua Mahkama Konstitusi : Banyak Pejabat Tersandera Masa Lalu

oleh: prayogi waluyo
dimuat swara rakyat edisi 38

SAAT perhatian publik tersita oleh pemberitaan tentang banyaknya pejabat negara yang ditangkap karena korupsi, Prof Dr Machfud MD, Ketua Mahkama Konstitusi mengudar realita yang mengitari jagad hukum di Indonesia. Guru Besar Universitas Gajahmada kelahiran Jember yang pernah menjabat sebagai eksekutif maupun legislatif dan sekarang membidangi yudikatif tampil pada Kuliah Tjokroaminoto ke-15. Inilah program Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univeritas Airlangga Surabaya dalam membahas isu-isu kebangsaan dan demokrasi di kampus C awal pekan Juni silam. Berikut cuplikan dialog dengan peserta yang disajikan dalam format tanya (SR) dan jawab (MMD).

SR : Apa sebab kita sulit membasmi korupsi?
MMD : Itu karena kalangan pejabat banyak yang tersandera oleh masa lalu. Ironis memang,
ketika pemerintah hendak melakukan penegakan hukum ternyata banyak pejabat yang tersandera oleh masa lalu maupun oleh politik masa kini. Coba simak saja, siapa yang tidak korupsi di masa Orde Baru? Nyaris tak satupun yang tidak melakukannya. Oleh sebab itu upaya menangkap koruptor tampaknya menghadapi kendala karena pejabat yang memiliki otorita ternyata di masa lalu pernah korupsi.

Ada kasus menarik, seorang penegak hukum di Sulawesi Selatan membangun image sebagai pemberani dengan sering melontarkan statetement keras untuk menangkap semua koruptor di wilayahnya. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian dia diberhentikan karena catatan kariernya tidak bersih. Ketika bertugas di Irian Jaya dia ternyata pernah menerima suap. Itu salah satu contoh dari sekian banyak pejabat yang tersandera oleh masa lalunya.

SR : Berarti penegakan hukum masih jauh dari cita-cita keindonesiaan?
MMD : Penegakan hokum mempunyai peran penting dalam mewujudkan keindonesiaan. Tujuan penegakan hokum bukan saatnya lagi dimaksani sekadar pelaksanaan aturan formal procedural. Hukum harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyatnya.

SR : Dimana peran negara dalam mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat?
MMD : Dalam konteks keindonesiaan, peran negara ialah menciptakan keadilan sosial yang menjunjung martabat kemanusiaan warganya. Di sinilah penegarakan hukum khas Indonesia harus dipahami yakni hukum harus mampu membahagiaan rakyatnya.

Hukum tidak bersifat mutlak dan final, melainkan penuh dengan sentuhan moral dan bernurani. Hukum bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manujsia bahagia. Ketika hukum mampu membahagiakan rakyatnya, maka agenda penegakan hukum harus menukik kepada tujuan mulia tersebut. Eksistensi negara hukum atau rechsstaat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 jelas mengarah kepada kutub kebahagiaan rakyat Indonesia.

SR : Secara retorika apa yang Anda paparkan sangat menghibur namun realitanya? Apa yang menjadi akar masalah sehingga mafia hukum sangat berkuasa memutar balikkan hukum dan mencederai rasa keadilan?
MMD : Seperti yang saya katakan bahwa dalam menegakkan keadilan, hukum atau undang-undang tidak hanya bersifat mutlak melainkan perlu mempertimbangkan masalah moral dan nurani. Apakah kita harus tunduk pada bunyi undang-undang? Demi keadilan hakim harus berani mengabaikan undang-undang secara tekstual.

Dalam teks undang-undang tidak disebutkan bahwa untuk mencari bukti kebenaran tidak terdapat pasal tentang pemutaran rekaman suara namun saya lakukan agar bisa mengambil keputusan yang adil. Juga saya pernah menampilkan tari-tarian daerah yang dianggap mengandung unsur pornografi kemudian para ahli saya datangkan untuk melihat kenyataannya. Meski banyak yang menentang tetap saya lakukan karena keadilan itu berada di tengah kehidupan bukan pada teks undang-undang.

SR : Yang menjadi sandaran anda menafsir?
MMD : Dalam garis politik hokum UUD 1945 sudah begitu jelas. Menggali rasa keadilan merupakan salahs atu pesan UUD 1945 yang menegaskan prinsip penegakan keadiland alam proses penegakan hukum. Dalam Pasal 24 ayat (1) menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupkana kekuasaan yang merdeka untuk menuyelenggarakan peradilan guna menegakkan “hokum” dan “keadilan”. Pasal 28D ayat (1) menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Jadi stressingnya bukan pada kepastian hukum tetapi kepastian hukum yang adil.

Contoh yang paling menarik adalah Inggris, hakim yang bagus adalah yang berani melanggar undang-undang kemudian dalam memutuskan perkara dia membuat undang-undang sendiri.

SR
: Anda optimis dengan dunia hukum Indonesia?
MMD : Saya optimis – dengan catatan – kita semua menyadari bahwa tantangan nasionalisme kita ke depan adalah bagaimana menegakkan keadilan. Nasionalisme bukan bagaimana mencari senjata atau membuat bambu runcing untuk menghadapi musuh atau agresi dari luas. Ancaman fisik seperti itu anggap saja sudah kecil kemungkinannya dan mudah diantisipasi. Oleh seab itu nasionalisme kita ke depan harus nasionalisme berbasis keadilan. Nasionalisme modern bagi Indonesia adalah penegakan keadilan untuk seluruh rakyat. Kaum nasionalisme sebagai pecinta bangsa dan negara adalah mereka yang mencintai dan berjuang untuk menegakkan keadilan. *prayogi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s