Prof Dr Mohammad Machfud MD:Hukum Harus Dikembalikan Tujuan Asalnya,

oleh : prayogi waluyo
dimuat swara rakyat edisi 37

Prof Dr Machfud MD bersama para petinggi Unair


Dalam memutuskan perkara sepatutnya hakim tidak hanya bersandar pada teks undang-undang namun berdasar hati nurani dari melihat realita keadilan yang ada dalam masyarakat. JIka hanya mengandalkan teks maka jadinya seperti sekarang banyak praktik mafia hukum, kongkalikong antara hakim, jaksa dan pengacara . Demi keadilan maka seorang hakim harus berani membuat keputusan di luar teks.

Peran negara adalah menciptakan keadilan sosial yang menunjung martabat kemanusiaan warganya. Hukum tidak harus bersifat mutlak melainkan penuh dengan sentuhan moral, bernurani. Hukum bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Ketika hukum harus mampu membahagiakan rakyatnya, maka agenda penegakan hokum harus menukik kepada tujuan mulia tersebut.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Dr Mohammad Machfud MD mengudar opininya dalam Kuliah Tjokroaminoto ke- 15 di kampus C Unair . Kuliah Tjokroaminoto merupakan seri kuliah terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga terkait isu-isu kebangsaan dan demokrasi. Program ini diluncurkan pada medio Mei 2008 bertepatan dengan momentum 100 tahun kebangkitan nasional.

Kini bangsa Indonesia mengalami krisis penegakan hukum yang parah. Kecenderungan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Padahal menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum kehilangan makna yang sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Sebab bagaimanapun hakikat hukum adalah keadilan.

Menyinggung tentang masalah kebangsaan, Machfud MD menuturkan, cita-cita keindonesiaan kita bukan hanya hendak mewujudkan suatu Negara Indonesia yang berdaulat tetapi lebihd ari itua dalah untuk mewujdukan suatu masyarakat bangsa dengan kualitas tertentu sesuai dengan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur adalah bansag yang didirikan atas lima ptrinsip dasar Pancasila.

Pancasila merupakan kerangka dalam membangun keindonesiaan, yaitu membangun bangsa yang Berketuhanan yang Maha Esa, bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa yang berdiri berdasarkan suatu persatuan, bangsa yang demokratis atas dasar kerakyatan dan hikmat kebijaksaan, serta bangsa yang mewujdukan keadilan sosial.

Datangnya era reformasi disertai gelombang demokrasisasi dan kebebasan berekspresi, sedikit banyak berpengaruh terhadap lumernya rasa keindonesiaan. Demokrasi meskip dianggap sebagai system yang paling baik saat ini tetap saja menimbulkan efek sambil ketika diaplikasikan, terutama di masyarakat yang sebelumnya terkekang otoritarianisme.
Eforia reformasi berdampak pada pengabaikan identias politik, idiologi dan budaya Indonesia. Yang muncul adalah konflik komunal dan bangkitnya “massa” sebagai kekuatan represif yang melahirkan kerusuhan dan kekerasan. Praktik ‘monokrasi’, di berbagai lokasi, perlahan berhasil menggeser mekanisme demokrasi. Ruang public menjadi ajang kontes bernuansa primordial. Seperti proses pemilukada justru jmenenggelamkan jati diri masyarakat dalam egoism dan materialisme.

Realitas pemilukada justru menuntun manusia Indonesia menjadi individu-individu yang egois karena kehendak meraih tujuan masing-masing, bukan tujuan bersama. Tragedi politik local seperti di Tuban, Banyuwangi, Mojokerto dan daerah-daerah lain merupakan contoh paling jelas. Betapa identitas keindonesiaan sedemikian rapuh. Begitu juga, menguatnya sentiment keagamaan dan primordial dalam ekspresi kebijakan lokal, yang salah satunya mewujud dalam bentuk kebijakan, keberdaan perda atau tindakan adat bernunansa keagamaan di beberapa daerah.

Kaitan penegakan hukum dan cita-cita keindonesia, Machfud yang pernah berperan penting di bidang eksekutif, legislative dan yudikatif menuturkan, tujuan penegakan hukum bukan saat lagi dimaknai sekadar sebagai pelaksanaan aturan formal prosedural. Hukum harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan menyejahterahkan rakyatnya. *prayogi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s