Penggelapan Dana Block Grant, Pegawai Dindik Mojokerto Dilaporkan ke Polisi


KORAN BERITA METRO – MOJOKERTO (BM) – Aroma penyimpangan dana block grant sebesar Rp 1 Milar di Kabupaten Mojokerto kian menguat. Kasiono S.pd (40) Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan bahkan sudah dilaporkan ke Polres Mojokerto.
Iskak SH melaporkan dugaan penggelapan yang dilakukan Kasiono Selasa (21/2). Dalam surat No Pol : LP/64/II/2012/JATIM/RES MJK, disebutkan Kasiono telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri dengan menyalagunakan kewenangan atas jabatannya. Sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
Dugaan perbuatan yang dilakukan Kasiono, berawal ketika tahun 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mendapat kucuran dana block grand sebesar Rp 1.025.000.000. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi 7 sekolah.
Satu di antara 7 sekolah adalah SMP Islam Dahlan Syafi’i Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Di instansi pendidikan itu pelapor menduga telah terjadi penggelapan oleh tersangka.
Dasarnya sesuai dalam petunjuk teknis, bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk biaya konsultan. Namun pada pelaksanaannya oleh kepala sekolah dana Rp 50.750.000 tersebut diberikan kepada Erwin Hartami Kurniawan selaku PNS yang bertindak seolah olah sebagai konsultan.
Dana sebesar itu diberikan karena atas perintah Kasiono S.pd. Dalam laporan itu, Iskak membeberkan barang bukti yang disita pihak kepolisian berupa uang tunai Rp 40.750.000 dan 1 lembar kwitansi tanggal 16 Desember 2011 serta 7 buah buku rekening.
Kasiono ketika ditemui dirumahnya membantah perihal materi laporan atas dugaan penyimpangan dana block grand pada dirinya. Bahkan ia justru menilai laporan yang dilakukan Ishak SH merupakan laporan yang hanya bermuatan politik. “ Itu sebuah laporan yang bermuatan politik,” ujarnya singkat.
Dana block grand yang mengucur di Kabupaten Mojokerto, menurut pantauan LSM kerap kali terjadi penyimpangan. Aang Rusli Ubaidillah SE Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah (LP3) mengatakan harus ada pemantauan yang lebih ketat lagi. “ Kalau tidak ada pantauan dari LSM termasuk insan pers kucuran dana untuk perbaikan kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto akan menyimpang dari peruntukkannya,”jelasnya.
Seperti di Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Dana Blockgrand dari APBN 2011 senilai Rp 25 juta untuk Satuan Paud Sejenis (SPS) disinyalir banyak terjadi penyimpangan.

Sedangkan hasil temuan LSM Masyarakat Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi Nepotisme (MPPK2N) Mojokerto, dana tersebut sepenuhnya tidak untuk kepentingan bangunan gedung atau peralatan belajar mengajar dan arena bermain.
“ Bangunan atau gedung yang digunakan arena bermain untuk para Balita adalah bekas balai dusun yang oleh warga Dusun Blantreng dijadikan tempat pertemuan. Lantas untuk apa saja dana Rp 25 juta tersebut?,” tanya Ali, Ketua MPPK2N Mojokerto. (pw1)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s