Semakin Liar, Korupsi Dana Block Grant, Di Diknas Kabupaten Mojokerto

KORAN BERITA METRO – MOJOKERTO (BM) – Laporan dua LSM terkait dugaan korupsi dana block grant yang melibatkan Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan, Kasiono semakin liar. Beredar informasi bahwa penyimpangan tersebut tidak saja terjadi di tujuh sekolah yang mendapat bantuan rehabilitasi, tapi lebih dari itu. Selani melibatkan pejabat setempat, proyek tersebut juga ditengarai memunculkan dugaan monopoli.
Tapi laporan dan informasi tersebut dimentahkan Kasiono. Kepada Berita Metro, dia membantah keterlibatan dirinya yang disebut – sebut menyalahgunakan anggaran Rp 1 Miliar lebih untuk pembangunan dan rehabilitasi 7 sekolah.
Kasiono warga Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang menilai laporan Iskak SH ke Polres Kabupaten Mojokerto, Selasa (21/2) sarat bermuatan politik. Pernyataan Kasiono diperkuat salah satu rekanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang sangat dekat dan mengaku kerap mendapat proyek dari Kasiono.
Menurutnya rekanan yang sumber Berita Metro ini kabar dugaan penyalagunaan dana block grant hingga mencuat karena sengaja dihangatkan oleh pihak yang tidak suka dengan Kasiono. “ Memang ada dua LSM yang pro dengan mantan pejabat Dinas Pendidikan sengaja meletupkan kasus tersebut. Padahal kalau melihat sosok Kasiono sangat tidak mungkin. Ini terkait disharmonis antara pemimpin saat itu dengan jajaran dibawah,” jelasnnya saat dihubungi BM.
Masih menurut tersebut, bahwa pemberian biaya atas jasa konsultan murni dari kepala sekolah. “ Kalau Erwin Hartami Kurniawan yang menerima dana Rp 50.750.000 sebagai biaya konsultan atas perintah Kasiono, kiranya tidak benar. Bahkan saya menyampaikan ke Kasiono untuk membeberkan kasus tersebut kepada media supaya tahu permasalahan yang sebenarnya,” ujarnya mencoba meluruskan kasus tersebut.
Terkait nuansa politik dan kabar tidak harmonisnya hubungan antara kepala dinas dan jajaran dibawahnya, sumber sembari mengungkit perihal permintaan dana partisipasi kepada rekanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang melakukan study banding ke Bali, kepala dinas justru tidak mengetahui.
Hal yang sama juga disampaikan Aang Rusli Ubaidillah SE “ Kepala Dinas tidak tahu kalau ada permintaan sumbangan kepada rekanan untuk study banding ke Bali ,” ujar Aang Rusli Ubaidillah SE Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah (LP3) pada suatu kesempatan.
Penggunaan dana block grant pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum dipergunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung dan gengadaan meja kursi belajar. Juga dana dana block grant tidak boleh digunakan untuk biaya konsultan.
Pengelolaan dana block grant pun sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Sedangkan Dinas Pendidikan sebatas mengetahui kucuran dana tersebut. Namun fakta di lapangan, penggunanaan dana block grant kerap tidak sesuai diktum.
Seperti yang dirilis koran ini sebelumnya, atas dugaan yang dilakukan Kasiono warga Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang inilah akhirnya dilaporkan oleh Iskak SH ke Polres Kabupaten Mojokerto, Selasa (21/2). Dalam surat No Pol : LP/64/II/2012/JATIM/RES MJK, bahwa Kasiono telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri dengan menyalagunakan kewenangan atas jabatannya. Sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
Dugaan perbuatan yang dilakukan Kasiono, berawal ketika tahun 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mendapat kucuran dana block grand sebesar Rp 1.025.000.000. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi 7 sekolah.
Satu di antara 7 sekolah adalah SMP Islam Dahlan Syafi’i Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Di sekolahan inilah pelapor menduga telah terjadi tindak pidana perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Sesuai dalam petunjuk teknis, bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk biaya konsultan. Namun pada pelaksanaannya oleh kepala sekolah dana Rp 50.750.000 tersebut diberikan kepada Erwin Hartami Kurniawan selaku PNS yang bertindak seolah olah sebagai konsultan.
Dana Rp 50.750.000 ini diberikan kepada Erwin Hartami Kurniawan karena atas perintah Kasiono S.pd. Maka atas perbuatan ini diduga mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar Rp 50.750.000. Sedangkan barang bukti yang disita pihak kepolisian berupa uang tunai Rp 40.750.000 dan 1 lembar kwitansi tanggal 16 Desember 2011 serta 7 buah buku rekening. (pw1)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s