Block Grant, Hasil Konspirasi Pejabat Diknas Mojokerto

Polisi Periksa Tujuh Kepala Sekolah

Spesifikasi material kusen menggunakan kayu jati faktanya tidak menggunakan kayu jati


KORAN BERITA METRO – MOJOKERTO (BM) – Kasus dugaan korupsi dana block grant di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto nampaknya akan menjadi bola salju. Sangat mungkin bahwa penyimpangan anggaran yang menyemburkan korupsi itu tidak saja melibatkan melibatkan Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan, Kasiono tapi juga menyeret sejumlah pejabat penting lainnya di Pemkab Mojokerto Termasuk pejabat pembuat kebijakan.
Terbaru, beredar informasi bahwa saat ini Polres Kabupaten Mojokerto sudah memeriksa tujuh kepala sekolah penerima dana tersebut. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari cara Polres membongkar penyimpangan dan block grant yang terungkap setelah Kasiono disebut – sebut menyalahgunakan anggaran Rp 1,25 Miliar untuk dana rehabiltasi tujuh sekolah.
Indikasi mencuat setelah salah satu sekolah penerima dana tersebut membeberkan data. Umumnya pemakaian jasa konsultan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan monopoli proyek serta nilai anggaran yang diberikan kepada pemborong belum termasuk Ppn atau Pph.
“Dengan cara seperti itu, penerima dana, pemborong dan oknum dinas disinyalir bisa melakukan konspirasi mengelola anggaran tersebut,” ujar seorang rekanan yang kenal dekat dengan Kasiono.
Masih menurut sumber tersebut, seperti dana Rp 50.750.000 yang diterima Erwin Hartami Kurniawan sebagai konsultan di tujuh sekolah merupakan biaya pembuatan LPJ dan Ppn serta Pph. “ “Mengapa hal itu dilakukan oleh sekolah penerima dana? Karena sekolah tidak bisa membuat LPJ, maka minta tolong kepada konsultan. Terkadang ada pihak sekolah minta referensi ke oknum dinas tentang konsultan mana yang bagus,” ungkapnya.
Modus serupa juga terjadi pada penyimpangan dana block grant dari provinsi. Namun ada juga pihak sekolah yang membuat LPJ sendiri. Seperti yang dilakukan SMKN 1 Trowulan Kabupaten Mojokerto. Kepala Sekolah, Pujiono mengatakan ia menunjuk panitia pengelolaan dana block grant dari pusat maupun dari provinsi. Kepanitian tersebut melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawan dan Wakasek juga guru dan komite sekolah.
Salah satu tugas panitia adalah membuat LPJ atas proyek dana block grant dari pusat dan provinsi. Cara yang dilakukan tersebut kata Aang Rusli Ubaidillah SE Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah jelas menyimpang dari Kepres nomer 55. “ Mengapa harus pihak sekolah yang membuat LPJ sedangkan kedua proyek tersebut dikerjakan pihak lain,” tanya Aang kepada Pujiono di ruang lobi SMKN 1 Trowulan, Selasa (28/2) siang.
Kunjungan Aang Rusli Ubaidillah SE ke SMKN 1 Trowulan bersama dua LSM lainnya siang itu terkait makin berkembang kabar penyimpangan penggunaan dana block grant bik dari pusat maupun provinsi. Fakta sementara memang banyak indikasi penyimpangan dana dan petunjuk teknis ditemui di lapangan. Salah satu adalah SMKN 1 Trowulan.
“ Saya yakin di sekolah lainnya yang menerima dana block grant juga tidak beres. Baik presedur penggarapan proyek maupun tata cara LPJ tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada,” terangnya.
Seperti yang dirilis koran ini atas dugaan yang dilakukan Kasiono warga Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang inilah akhirnya dilaporkan oleh Iskak SH ke Polres Kabupaten Mojokerto, Selasa (21/2). Dalam surat No Pol : LP/64/II/2012/JATIM/RES MJK, bahwa Kasiono telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri dengan menyalagunakan kewenangan atas jabatannya. Sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
Dugaan perbuatan yang dilakukan Kasiono, berawal ketika tahun 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mendapat kucuran dana block grand sebesar Rp 1.025.000.000. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi 7 sekolah.
Satu di antara 7 sekolah adalah SMP Islam Dahlan Syafi’i Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Di sekolahan inilah pelapor menduga telah terjadi tindak pidana perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Dana Rp 50.750.000 ini diberikan kepada Erwin Hartami Kurniawan karena atas perintah Kasiono S.pd. Maka atas perbuatan ini diduga mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar Rp 50.750.000. Sedangkan barang bukti yang disita pihak kepolisian berupa uang tunai Rp 40.750.000 dan 1 lembar kwitansi tanggal 16 Desember 2011 serta 7 buah buku rekening.
Sementara terkait laporan Iskak SH perihal dugaan menyalagunakan anggaran Rp 1 Milar lebih yang melibatkan Kasiono, sumber Berita Metro di Polres Kabupaten mengatakan kalau, Rabu (29/2) akan ada pemanggilan tujuh kepala sekolah penerima dana block grant Rp 1.025.000.000. (pw1)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s