Block Grant Direkayasa

Pejabat Pengelola Anggaran “Siluman”
Kepsek SMKN 1 Trowulan Sempat Akui Pengusaha

Kasek bersama LSM menunjuk Gedung di SMKN 1 Trowulan yang dibangun dari dana block grant pusat ditemukan tidak sesuai spesifikasi proyek


KORAN BERITA METRO – MOJOKERTO (BM) – Banyak pejabat yang terseret skandal korupsi tak cukup menjadi pelajaran bagi pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Dugaan adanya penyimpangan dana block grant senilai Rp 1,25 Miliar di institusi pendidikan tersebut semakin menguat setelah terbongkar bahwa panitia pengelola anggaran untuk tiga sekolah penerima sekaligus diduga kuat fiktif. Bahkan seorang kepala sekolah sempat keceplosan bahwa nama pengelola anggaran tersebut seorang pengusaha.
Penelusuran wartawan koran ini menemukan nama Parmanto SE. MT masuk dalam daftar susunan panitia pengelola anggaran untuk tiga sekolah penerima sekaligus. (SMKN 1 Trowulan, SMKN Jatirejo dan SMKN Dlanggu. Munculnya nama Parmanto yang juga diperkuat temuan LSM LP3 dan HDL dua eleman yang mencium adanya penyimpangan penggunaan anggaran dari pusat maupun provinsi tersebut.
Diketahui ternyata Parmanto bukan pegawai di lingkungan ketiga instansi pendidikan tersebut. Padahal sesuai aturan, pengelolaan dana block grant yang bersifat hibah ini, harus dilakukan secara swakelola dari penerima anggaran.
Data kepanitian pengelola anggaran di SMKN 1 Trowulan juga mengungkap bahwa Parmanto SE, MT masuk daftar susunan panitia pengelola anggaran. Saat dicecar apakah menjadi pegawai atau guru di sekolahnya Kepala Sekolah SMKN 1 Trowulan, Pujiono menjawab tidak ada. “ Tidak ada pegawai di sini yang bernama Parmanto,” kata Pujiono. Anehnya dia malah menyebut bahwa Parmanto adalah seorang pengusaha.
Tapi ketika didesak wartawan koran ini dan LSM, pengakuan tersebut mendadak berubah. Pujiono spontan mengatakan bahwa Parmanto merupakan anggota Komite Sekolah dan terakhir merupakan tokoh masyarakat.
Berubah ubahnya pengakuan Pujiono tersebut terjadi juga setelah mendapat pertanyaan Aang Rusli Ubaidillah SE KetuaLP3 dan Priyo dari HDL. “ Nama Parmanto SE, MT yang tidak ada dalam daftar pegawai di SMKN 1 Trowulan tetapi ada dalam susunan panitia pengelola anggaran jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Priyo.
Hal serupa juga terjadi di SMKN Jatirejo Kecamatan Jatirejo. Nama Parmanto SE, MT terlampir dalam susunan panitia penggelola anggaran block grant dari pusat dan provinsi sebagai anggota. Pujiono sebagai Kasek Plt dan Arin Bendahara Sekolah tidak banyak memberi penjelasan perihal status Parmanto. Keduanya hanya memberi keterangan kalau Parmanto adalah PNS Dinas Pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
Tak hanya itu nama Parmanto SE, MT juga muncul di SMKN Dlanggu. Ironisnya namanya muncul berasal dari unsur guru di sekolah yang dikepalai Aslich. Namun Aslich segera meralat kalau data tersebut ada kekeliruan. Ia mengatakan Parmanto adalah Ketua Tata Usaha di SMKN Pungging.
Alasan mencantumkan Parmanto untuk memenuhi syarat ketentuan dari provinsi saat membuat LPJ. Sebab, kata Aslich dalam pembuatan LPJ harus ada panitia yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Sedangkan pegawai di SMKN Dlanggu tidak ada yang punya sertifikat tersebut.
Sinyal adanya rencana melakukan tindak pidana korupsi semakin menguat ketika dihubungi terpisah Parmanto SE, MT justru membantah dirinya sebagai panitia pengelola anggaran di ketiga SMKN tersebut. Dia bahkan mengaku kaget ketika mendengar namanya tercantum dalam susunan panitia di ketiga sekolah tersebut. “ Saya nggak tahu kalau nama saya sebagai pengelola anggaran,” kata Parmanto.
Dia mengaku kalau SMKN Dlanggu pada tahun 2010 pernah meminjam sertifikat pengadaan barang dan jasa miliknya untuk kepentingan pembangunan fisik sedangkan di SMKN Jatirejo digunakan untuk pengadaan barang non fisik. “ Saya harus klarifikasi kepada ketiga sekolah tersebut. Sebab saya benar – benar tidak tahu kalau nama saya dicantumkan dalam proposal,” keluh Parmanto yang mengaku sebagai Ketua TU SMKN Pungging.
Dalam berita yang dilansir koran ini sejak tiga hari lalu, bahwa kasus dugaan korupsi dana block grant terungkap dan berkembang setelah Iskak SH melaporkan Kasiono pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ke Polres. Kepala Bidang Dikmenjur ini diduga menyalahgunakan anggaran Rp 1,25 Miliar untuk dana rehabilitasi tujuh sekolah.
Nama Kasiono terseret dalam kasus tersebut ketika Erwin Hartami Kurniawan yang menerima dana Rp 50.750.000 dari tujuh sekolah sebagai jasa konsultan yang mengaku atas perintah Kasiono. Kini barang bukti yang disita pihak kepolisian berupa uang tunai Rp 40.750.000 dan 1 lembar kwitansi tanggal 16 Desember 2011 serta 7 buah buku rekening.
Sementara ini pihak kepolisian sudah memanggil tujuh kepala sekolah yang mendapat dana block grant dari pusat terkait laporan Ishak SH. Sumber Berita Metro di Polres Kabupaten mengatakan kalau, Rabu (29/2) tujuh kepala sekolah dimintai keterangan sebagai bahan pengembangan atas kasus tersebut. Kasus ini semakin menarik karena ternyata nama pengelola anggaran fiktif. Meskipun kemudian belakangan beberapa kepala sekolah mengakui mencatut nama Parmanto. (pw1)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s