Ketua KBIH Al Madinah Tersangka

Diduga Perintahkan Pemalsuan Dokumen CJH

Kapolres Mojokerto, AKBP Eko Puji Nugroho

Kapolres Mojokerto, AKBP Eko Puji Nugroho


MOJOKERTO (BM) – Ketua KBIH Al Madinah H. Abdul Khotib SP (50), akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus paspor aspal dan surat perjalanan ibadah haji (SPPH) palsu milik 36 calon jamaah haji (CJH) kloter 44 Kabupaten Mojokerto. Penetapan tersangka warga Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, ini setelah Polres Mojokerto menggelar gelar perkara hasil penyelidikan. Tersangka yang tinggal Dusun/Desa Gayaman RT 04 RW 02 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas praktik pemalsuan dokumen-dokumen haji pada KBIH yang dipimpinnya.

Selain itu, polres juga menguatkan status tersangka Wakil Sekretaris Al Madinah Yusuf Efendi S.Pd I (27). Meski sebelumnya sudah disebut sebagai tersangka, namun secara administratif penetapan Yusuf atas keterlibatannya dalam praktik pemalsuan dokumen haji, dilakukan bersamaan dengan Abdul Khotib. ’’Secara resmi kedua orang itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka,’’ ungkap Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho.

Rapat gelar perkara yang langsung dipimpin Eko juga diikuti para penyidik yang tergabung dalam tim khusus (timsus) pengungkapan kasus paspor aspal dan SPPH palsu. Termasuk Kasat Reskrim AKP I Gede Suartika. Dalam gelar perkara, juga mendengar pendapat timsus, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Meliputi, pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 266 KUHP tentang menempatkan keterangan palsu dalam bukti otentik (dokumen), serta pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat atau dokumen. Ancaman hukumannya selama enam tahun. ’’Peran Abdul Khotib sebagai pihak yang menyuruh untuk memalsukan dokumen-dokumen haji palsu. Sedangkan Yusuf, sebagai orang yang memalsukan dokumen,’’ imbuh Eko.

Memang, dalam hasil penyelidikan menyebutkan Al Madinah diduga kuat telah memalsukan dokumen 36 CJH daftar porsi. Baik dalam dokumen paspor maupun SPPH. Untuk mengelabui isi paspor diketahui menggunakan identitas pemilik daftar porsi. Namun, foto yang tertempel bukan dari pemilik porsi melainkan pengguna daftar porsi keberangkatan haji tahun 2012. ’’Sama halnya dengan SPPH. Identitasnya CJH menggunakan pemilik daftar porsi, namun fotonya diganti orang lain,’’ tegasnya.

Praktik pemalsuan ini disinyalir sudah berlangsung sejak Al Madinah berdiri (enam tahun lalu) diperkuat dengan bukti-bukti yang sudah disita penyidik. Meliputi mesin scanner, laptop, 36 dokumen SPPH palsu serta 36 paspor aspal. Eko menyatakan, tahap selanjutnya, dalam waktu dekat polres menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto.

Tujuannya, lanjut Eko, untuk kembali menggelar ekspose (gelar perkara) bareng jaksa penuntut umum. Meliputi pembahasan pasal-pasal yang digunakan, jenis pelanggaran, barang bukti, berita acara pemeriksaan (BAP), serta memperkuat status tersangka Abdul Khotib dan Yusuf. ’’Segera kita gelarkan bersama kejaksaan,’’ tandas kapolres.

Nasib tersangka H. Abdul Khotib dan Yusuf Efendi ditentukan dari hasil ekpose antara penyidik Polres Mojokerto dengan Kejari Mojokerto. Bila kejaksaan sudah menguatkan jenis pelanggaran, berikut pasal-pasal yang diterapkan dalam kasus paspor aspal dan SPPH palsu, eksekusi penahanan oleh polisi bisa langsung dilakukan.’’Kalau JPU sudah oke dengan hasil penyelidikan kita, ya tersangka kita tahan,’’ kata Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho.

Sejatinya, polres bisa langsung melakukan penahanan terhadap keduanya pascapenetapan tersangka. Karena menjadi bagian kewenangan penyidik. Namun, untuk meyakinkan hasil penyelidikan dan berita acara pemeriksaan (BAP), harus mendapat persetujuan atau petunjuk kejaksaan. ’’Untuk lebih yakinnya, kita sampaikan ke jaksa dulu. Artinya, kalau mereka menerima (tidak ada perbaikan) kita sudah yakin,’’ bebernya.

Gelar perkara (ekpose) bersama kejaksaan direncanakan polres dalam waktu dekat. Setelah semua berkas BAP, barang bukti dan hasil gelar perkara internal sudah disiapkan. ’’Waktunya nanti tinggal koordinasi dengan kejaksaan. Pokoknya secepatnya,’’ kata Eko.

Sementara itu, setelah penetapan tersangka, timsus masih harus melakukan pemeriksaan kembali terhadap keduanya. Pemeriksaan Abdul Khotib dan Yusuf dalam kapasitasnya tersangka untuk melengkapi dan menyempurnakan BAP. Termasuk dengan memanggil beberapa saksi tambahan.

Disinggung soal dugaan praktik jual beli porsi, Eko mengaku, pihaknya belum menyentuh ke sana. Selain masih fokus kasus penipuan dokumen haji, disinyalir adanya jual beli porsi tidak dilakukan bersamaan. Melainkan diproses secara terpisah. ’’Itupun kalau ada yang melaporkan. Seperti para korban atau kemenag,’’ tandasnya.

Ditegaskan, Kantor Kementerian (Kemenag) Kabupaten Mojokerto memiliki hak untuk melaporkan kemungkinan terjadi jual beli porsi pada KBIH. Sebab, selama ini kemenag sebagai lembaga pelaksana keberangkatan haji dan pembagian porsi. ’’Nanti kalau kemenag mengajukan tuntutan atau ada pihak yang dirugikan soal kemungkinan jual beli porsi, tentunya bisa ditindaklanjuti secara terpisah,’’ pungkas Eko. (gie)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s