Polemik Pembangunan Pabrik Baja di Trowulan

Mediasi 6 Jam Tak Hasilkan Keputusan
MOJOKERTO (BM) – Rencana PT Manunggal Sentral Baja membangun pabrik baja di Desa Jati Pasar Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto tak bisa berjalan mulus. Banyak kendala yang dihadapi meskipun Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyatakan perijinan sudah sesuai prosedur. Begitu juga hasil eskavasi yang dilakukan Tim Badan Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Trowulan tidak ditemukan potensi benda cagar budaya di area lokasi pabrik. Namun penolakan pembangunan pabrik dari warga sekitar dan arkeolog serta budayawan terus bergulir bak bola salju.

Polemik yang tidak kunjung surut inilah memantik perhatian Polres Kabupaten Mojokerto untuk menggelar diskusi membedah persoalan yang kini telah menjadi perhatian nasional maupun internasional. Dalam diskusi yang dihadiri unsur Forminda dan perwakilan warga serta investor ini diharapkan ada solusi sehingga bisa tercipta suasana Kamtibmas yang kondusif.

Namun ironisnya dalam acara mediasi yang digelar di ruang Setia Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto, Rabu (16/10) Bupati Mojokerto dan DPRD Kabupaten Mojokerto tidak hadir. Padahal kehadirian kepala daerah dan DPRD sangat penting untuk meredam polemic yang masih meradang. Terlebih pula sangat penting untuk menentukan masa depan kawasan Trowulan yang disebut sebagai Pusat Kerajaan Majapahit.

Meski demikian Kapolres Mojokerto AKBP Muji Ediyanto sangat bersyukur acara tersebut dihadiri pula Dandim 0815 Letkol CZI Heriyana Susanto, Wabup Mojokerto Chairun Nisa dan perwakilan warga sekitar lokasi pabrik yaitu Desa Jatipasar dan Watesumpak juga Ketua Kelompok Perkumpulan Peduli Majapahit, Goltrah Wilwatikta, Anam Anis. Namun Kapolres menegaskan acara mediasi ini bukan bagian dari by desain tetapi kepentingan utama menciptakan suasana kondusif.

Alhasil dalam mediasi yang berlangsung sekitar 6 jam bisa membedah persoalan yang menjadi sumber polemic. Ada beberapa poin yang menjadi catatan sebagai bahan diskusi selanjutnya yang diharapkan bisa diikuti Bupati Mojokerto dan DPRD Kabupaten Mojokerto.

Poin pertama ada masyarakat yang setuju dan menolak terkait rencana pembangunan pabrik baja di kawasan Desa Jati Pasar. Adanya pro kontra disampaikan oleh perwakilan masing-masing warga Desa Jati Pasar dan Watesumpak yang merupakan daerah paling dekat dengan lokasi rencana dibangunnya pabrik baja.

Poin kedua Kelompok Perkumpulan Peduli Majapahit, Goltrah Wilwatikta masih tidak sependapat apabila di kawasan tersebut dibangun pabrik baja. Ketua Goltrah Wilwatikta, Anam Anis menyatakan lokasi yang rencananya akan dipakai untuk pembangunan pabrik baja PT. Manunggal Sentral Baja (MSB) di wilayah Trowulan tersebut merupakan wilayah cagar budaya.

Penolakan yang disampaikan Anam Anis mengacu pada diskusi nasional yang dihadiri Dirjen Kemendikbud, perwakilan kerajaan Nusantara dan pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2009 yang menghasilkan rekomendasi yang telah dikirmkan ke presiden agar Trowulan dijadikan wilayah cagar budaya.

Menurutnya Rekomendasi hasil diskusi nasional sudah diusulkan, saat ini sudah dilakukan kajian, penelitian. Meski hingga kini pemerintah pusat belum memberlakukan sebagai kawasan cagar budaya. Sebagai sikap penolakan dari Gotrah Wilwatikta maka Anam Anis juga mengajukan rekomendasi kepada Bupati Mojokerto untuk mencabut izin pendirian pabrik baja di kawasan tersebut.

Sikap ini kata Anam Anis bukan menentang adanya investasi di wilayah Mojokerto, namun justru mengajak Kepala Daerah turut serta melestarikan peninggalan budaya nasional. “ Pabrik baja tidak harus ada di kawasan Trowulan yang cukup dikenal banyak peninggalan Kerajaan Majapahit. Bisa di kawasan lain. Misal daerah Utara Sungai,” ujarnya.

Sementara poin ketiga Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui BPPT dan Bappeda serta BLH menyatakan rencana pembangunan pabrik baja PT. Manunggal Sentral Baja (MSB) sudah memenuhi prosedur persyaratan perijinan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan ijin. Kecuali ijin HO yang harus mendapat rekomendasi dari warga sekitar lokasi rencana pabrik dibangun.

Apalagi berdasarkan penjelasan yang disampaikan R Widodo dari akademisi Politeknik Manufature Ceper, Klaten Jawa Tengah yang menyatakan pabrik baja yang akan dibangun menerapkan konsep industry ramah lingkungan. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan dampak lingkungan yang negatip termasuk polusi suara yang bisa mengganggu pihak sekolah yang berada di seberang pabrik.

Poin keempat adalah penegasan dari Badan Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Trowulan. Berdasarkan hasil ekskavasi penggalian di sembilan titik di lokasi pabrik seluas 3,6 hektar itu tak ditemukan potensi benda cagar budaya atau data arkeologi hingga sampai saat ini.

Poin inti dari mediasi ini kata Kapolres Mojokerto AKBP Muji Ediyanto akan menjadi bahan penting untuk dibahas bersama Bupati Mojokerto dan DPRD dan pihak terkait dengan tujuan mengurai polemic yang masih meradang. Namun Kapolres mengatakan mediasi yang ia gagas tetap berujung kepada keputusan Bupati Mojokerto dalam mengambil sikap terhadap polemic pabrik baja. “ Keputusan akhir ada di bupati,” ujarnya.

Sementara Direktur PT Manunggal Sentra Baja, HM Sundoro S sangat berharap permasalahan ini tidak berlarut-larut. Sembari menunjukkan bukti-bukti administrasi yang dimiliki, Sundoro menegaskan bahwa pihaknya telah mengikuti prosedur yang diberikan pemerintah daerah maupun pusat. Apalagi nilai investasi pembangunan pabrik baja sekitar Rp 70 Miliar. (gie)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s