Kepala BPN Jombang Diperiksa Kejaksaan Terkait Kasus Penjualan TKD Ngrimbi

kepala-bpn-jombang-diperiksa-di-ruang-kasi-intel-kejari-jombang

kepala-bpn-jombang-diperiksa-di-ruang-kasi-intel-kejari-jombang


JOMBANG – Terungkapnya kasus dugaan penjualan aset desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang terus menggelinding. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Budi Sardjono.

Budi Sardjono diperiksa di ruang Kasi Intelijen Kejari Jombang dalam kasus dugaan penyalahgunaan penjualan tanah kas desa (TKD) Ngrimbi yang terjadi pada tahun 2011. Pemeriksaan terhadap Budi, karena BPN diduga memiliki keterlibatan kuat selama proses penerbitan sertifikat tanah.

Dugaan keterlibatan berdasarkan situasi dimana terjadi perubahan status kepemilikan tanah dari sebelumnya berstatus aset desa berubah menjadi aset pribadi atau perserongan. “Kami masih mendalami, sementara kepala Kantor Pertanahan (Budi Sarjono) diperiksa sebagai saksi,” ungkap Kasi Intelijen, Hafidi, disela-sela pemeriksaan.

Kasus dugaan penjualan tanah kas desa yang merugikan desa senilai Rp. 224 juta, sebelumnya sudah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Kades Ngrimbi, Sumarmi dan kakaknya, Purnyoto.Jika penyidik dapat membuktikan terdapat dugaan pelanggaran kewenangan atau keterlibatan penjualan tanah kas desa, tidak menutup kemungkinan bakal menyeret tersangka baru.

Sementara itu, Budi datang memenuhi panggilan kejaksaan sekitar pukul 11.00 WIB. Dia didampingi tiga orang staf dan proses pemeriksaan pimpinan pejabat pertahanan ini berlangsung selama kurang lebih lima jam. Di ruang penyidik, dia dicecar kurang lebih 20 pertanyaan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jombang, Hafidi mengungkapkan, pertanyaan penyidik, diantaranya seputar proses penerbitan sertfikat hingga mekanisme atau prosedur yang dipegang Kantor Pertahanan. Termasuk, perubahan sertifikat tanah kas desa seluas 1.830 hektar persegi yang terletak diantara Dusun Mutersari dan Dusun Dadirejo yang asalnya sebagai aset desa berubah menjadi pengusaan pribadi, atas nama Phovy Hari Isnanti.

Phovy merupakan anak pembeli dari tanah seharga Rp 244 juta, bernama Suhartono asal Sidoarjo. ”Kami ingin mengetahui bagaimana prosedur dan aturan penerbitan sertifikat aset desa bisa berpindah menjadi asset pribadi (personal),” imbuhnya. ”Apakah sudah dilakukan kroscek, cek dan ricek sebelumnya,” lanjut Hafidi.

Dia menjelaskan, selama pemeriksaan kepada penyidik, Budi mengakui sebelum memproses Kantor Pertanahan pernah menerima pengajuan pengalihan sertifikat kepemilikan sertifikat hak tanah pada Desember 2011 lalu. Saat itu, pengajuannya disampaikan warga yang mengaku bernama Soetikno.

Kepada Kantor Pertanahan, kata Hafidi, Soetikno mengklaim sebagai ahli waris dari almarhum Supriyatin (pemilik tanah). Sekaligus berperan menjual tanah seluas 1.830 hektar kepada Suhartono. ”Katanya proses penjualan dilakukan melalui notaris bernama Sri Hartati beralamat di Jl Dr Soetomo Jombang. Nah, selama proses penjualan itu juga dilengkapi dengan surat ahli waris,” ungkap Hafidi.

Meski Badan Pertanahan mengakui, proses pengalihan sertifikat tanah kas desa berubah menjadi hak milik pribadi belakangan dilengkapi dengan dokumen-dokumen penjualan, namun penyidik justru menemukan kejanggalan. Kejanggalan tersebut muncul karena sang penjual tanah, Soetikno tak diketahui keberadaannya.

Kejari Jombang beberapa kali melayangkan pemanggilan kepada Soetikno yang beralamat alamat Dusun Ngrimbi RT 05 Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng untuk diperiksa. “Tapi surat pemanggilan yang kirimkan kembali lagi ke kejaksaan. Katanya disana tidak ada warga bernama Soetikno dengan alamat dan tempat tinggal yang sama,” tambahnya.

Selain memeriksa Kepala BPN Jombang, Budi Sardjono, pada hari yang sama, penyidik Kejari Jombang juga memeriksa saksi dari warga Desa Ngrimbi. Salah satu saksi yang dihadirkan pada hari itu adalah Teguh Sukowibowo yang diperiksa seputar kronoligis pemanfataan tanah kas desa. “Dimintai keterangan soal kronologi,” katanya saat ditemui di kantor Kejari Jombang.

Sebagaimana diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan penjualan tanah kas desa (TKD) Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Dua orang yang ditetapkan sebaga tersangka karena diduga menjual tanah kas desa seluas seluas 1.830 hektar adalah Kepala Desa Ngrimbi, Sumarmi (SU), serta adiknya Purnyoto (PU).

Selain menetapkan dua orang tersangka yang disinylair merugikan pemerintan desa senilai Rp 224 juta, Kejari juga menyita barang bukti (BB) berupa uang sisa penjualan tanah kas desa senilai Rp 154 juta. Namun, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, kedua orang tersebut belum ditahan oleh Kejari. (msi/gie)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s