Polres Mojokerto Gelar Dialog Penertiban Izin Galian C

Hindari Mencuatnya Konflik Horisontal

Dialog penertiban ijin usaha galian C di ruang eksekutif Polres Kabupaten Mojokerto

Dialog penertiban ijin usaha galian C di ruang eksekutif Polres Kabupaten Mojokerto


teks & foto : prayogi waluyo
MOJOKERTO (BM) – Penertiban izin pertambangan usaha galian C di wilayah Kabupaten Mojokerto kembali memunculkan polemik. Beberapa pelaku usaha yang tidak mengantongi surat ijin menolak himbauan Pemkab maupun polisi untuk menghentikan aktifitasnya. Bahkan ada pelaku usaha melakukan perlawanan kepada petugas yang akan melakukan razia.

Munculnya polemik terkait penertiban perijinan pertambangan usaha galian C direspon positif Polres Kabupaten Mojokerto. Dialog terbuka bersama pelaku usaha galian C bersama tim pertambangan Pemkab Mojokerto dan kepolisian serta TNI digelar Polres Kabupaten Mojokerto di Ruang Eksekutif Polres Kabupaten Mojokerto, Selasa (20/05).

Kapolres Mojokerto AKBP Muji Ediyanto mengatakan dialog terbuka ini untuk mengurai dan mencari solusi permalahan terkait perijinan pertambangan galian C. “ Kami tidak ingin proses hukum terjadi ketika melakukan penertiban perijinan di lokasi galian C. Dalam acara dialog ini masing-masing bisa menyampaikan persoalan yang dialami dan dicari solusi-solusi terbaik tanpa harus bertabrakan dengan hukum yang berlaku,” paparnya.

Kapolres, mengimbau semua pihak untuk bisa menjaga kondusifitas kamtibmas dengan adanya penertiban perijinan pertambangan usaha galian C. Jangan melakukan tindakan yang bersifat provokasi, merusak dan mengerahkan kekuatan masyarakat.

“Silahkan kalau akan melakukan unjuk rasa. Namun ikuti presedur yang berlaku. Maka Polri bersama TNI akan siap membantu mengamankan,” terangnya.

Imbauan Kapolres, untuk menghindari adanya konflik antara pelaku usaha dengan masyarakat maupun petugas yang melakukan penertiban. Seperti peristiwa pemukulan kepada anggota Intelkam Polres Mojokerto yang terjadi di lokasi galian C di Kecamatan Jatirejo beberapa pekan lalu.

Kapolres juga menghimbau seluruh pelaku usaha galian C yang masih mengantongi ijin untuk mentaati titik kordinat lokasi yang digali. Apabila dalam melakukan penggalian hasil tambang melewati titik kordinat merupakan perbuatan melanggar hukum.

Untuk menunjang penertiban perijinan pertambangan usaha galian C, Kapolres memerintahkan Kasat Reskim membentuk tim khusus bersama satuan kerja Pemkab Mojokerto yang memiliki peralatan GPS. Tugas tim ini untuk mengukur titik kordinat pada lokasi galian C baik yang sudah mengantongi ijin maupun tidak mengantongi ijin.

Apabila ditemukan lokasi galian C yang menympang dari titik koordinat maka dihimbau aktifitas penggalian hasil tambang di lokasi tersebut dihentikan. Jika pelaku usaha tidak mau menghentikan, Kapolres mengintruksikan pelanggaran tersebut langsung diproses sidik karena ada unsur pidana.

Agar tidak terjadi tindakan pelanggaran hukum, maka Kapolres juga menghimbau kepada pelaku usaha untuk segera datang ke badan perijinan Pemkab Mojokerto untuk minta dibimbing presedur mengurus perijinan. Badan perijinan diharapkan siap membantu para pelaku usaha yang berniat mengurus ijin dan dalam proses mengeluarkan ijin agar tidak menabrak aturan.

Kapolres juga sangat berharap ke Pemkab untuk mengkaji ulang surat perijinan pertambangan yang telah dikeluarkan. “ Jangan sampai menabrak aturan yang berlaku. Jika hal itu dilanggar pasti ada risikonya,” jelasnya seraya mengatakan Pemda punya kewajiban ikut mengawasi lokasi galian C yang melewati titik kordinat. (gie)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s