98 Kades Kab Mojokerto Gusar, Diminta BPK Kembalikan Dana Rp 8 Miliar

teks : prayogi
MOJOKERTO (BM) – Kucuran Bantuan Keuangan Desa (BK) desa senilai Rp 165 juta melalui program acara Sambang Desa pada tahun 2013 mencuatkan persoalan. Polemik ini muncul setelah kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan melalukan audit administrasi di lingkungan Pemkab Mojokerto. Sebanyak 98 Kades diminta mengembalikan total dana Rp 8 Milar.

Sontak permintaan dari BPK membuat gusar puluhan kades meski mereka mengaku menerima Bantuan Keuangan (BK) desa Rp 165 juta pada 2013 yang digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa. Seperti pengaspalan jalan lingkungan. Pengembalian dana masing-masing kades bervariatif jumlahnya tergantung dari hasil data adimintrasi yang dilakukan tim BPK.

Kucuran total dana Rp 165 juta, sebesar Rp 80 juta gunakan untuk membeli aspal di CV Musika Mojokerto. Sisanya, dia gunakan untuk membeli material lain, menyewa alat berat yang digunakan dan membayar tenaga kerja. ’’Tapi ternyata yang diakui BPK hanya yang Rp 80 juta, sisanya Rp 85 saya disuruh mengembalikan,’’ tuturnya salah satu kades.

Kepala desa lainnya mengaku malah diminta mengembalikan Rp 120 juta. Padahal nilai BK yang diterima sama yakni Rp 165 juta dan sudah dibelanjakan untuk perbaikan infrastruktur utamanya untuk beli aspal. ’’Yang diakui hanya pengeluaran yang ada pajaknya saja, jadinya saya disuruh mengembalikan banyak,’’ ungkapnya. Karena untuk membayar pekerja dan ongkos-ongkos lainnya dia kesulitan memotong pajak. ’’Tapi yang jelas uangnya sudah kita belanjakan semua,’’ tegasnya.

Salah satu pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) yang dihubungi terkait hal itu menuturkan bahwa ada dua catatan yang diberikan BPK terkait bantuan keuangan desa tersebut. ’’Pertama yakni ada yang SPj-nya keliru sehingga harus diperbaiki. Kedua yakni tuntutan agar membayar klaim. Total nilai keduanya Rp 8 miliar,’’ ungkapnya.

AKD dikatakannya all out mendampingi 98 kades tersebut. ’’Kita mendampingi dan memberikan sejumlah saran pada mereka,’’ ungkapnya. Diantaranya meminta agar BPK merivisi permintaan klaim yang harus dibayarkan.

’’Karena klaim yang diminta sangat besar. Mulai dari Rp 20 juta sampai Rp 120 juta. Padahal banyak kades yang mengaku tidak diperiksa langsung oleh BPK. Jadi klaim itu diduga hanya ditentukan berdasar asumsi,’’ tuturnya. Kedua, mengajak para kades untuk koordinasi dengan SKPD terkait guna memperbaiki SPj.

Ketiga, pihaknya meminta agar kades tidak menandatangani surat pernyataan apapun terkait klaim tersebut baik terkait kesediaan membayar apalagi langsung membayarnya. ’’Jangan membuat pernyataan sedia membayar apalagi membayar sebelum ada revisi. Karena kalau sudah terlanjur membayar tak bisa ditarik,’’ ungkapnya.

Para kades dikatakannya mengetahui permintaan pembayaran klaim dari BPK berdasarkan action plan yang disampaikan inspektorat. Para kades diberi waktu dua bulan untuk membayar klaim itu.Sementara Kepala Inspektorat Pemkab Mojokerto, Bambang Sugeng, mengatakan pihaknya secara resmi masih belum menerima dari BPK terkait LHP (laporan hasil pemeriksaan). (gie)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s