KPUD Kabupaten Mojokerto Usulkan Biaya Pilbup 2015 Rp 27 Miliar

teks & foto : prayogi waluyo

MOJOKERTO (BM) – Biaya operasional pemilihan bupati dan wakil bupati Mojokerto periode 2015-2020 diusulkan senilai Rp 27 Miliar. Usulan tersebut naik dua kali lipat dibanding pemilukada sebelumnya, sebesar Rp 14 miliar.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq mengatakan pengajuan permintaan anggarannya sudah disampaikan ke pemkab beberapa hari lalu. Kendati Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mojokerto masih setahun lagi namun KPUD setempat mulai mempersiapkan.

Memang, sebelumnya KPUD Kabupaten Mojokerto menerima surat bupati agar segera mengusulkan anggaran pelaksanaan pemilukada tahun depan. Surat dikirimkan melalui Asisten I (Bidang Pemerintahn dan Kesra) Achmad Jazuli ditujukan kepada Ketua KPU.

Menggunakan dasar PP tahun 78 tahun 2012 perubahan ke empat PP nomor 4 tahun 205 tentang pemilu, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selanjutnya KPU diusulkan melalui RKA (rencana kegiatan anggaran). Untuk dimasukkan APBD 2015 melalui pembahasan Tim Anggaran (Timran) eksekutif bersama Badan Anggaran (Banran) DPRD. ”Saat ini tahapannya dalam pembahasan,” imbuh komisioner incumbent yang terpilih kembali periode 2014-2019.

Ayuhan mengatakan, dalam perkiraan KPU, pemilukada memang membutuhkan anggaran lebih besar dibanding sebelumnya. Perhitungan ini didorong oleh faktor kenaikan inflasi. Sehingga hampir dipastikan nilai kebutuhan otomatis lebih mahal dari sebelumnya.

Diantaranya pengadaan logistik, honorarium biaya para penyelenggara dan kebutuhan lainnya. ”Dalam perkiraan hitungan kami membutuhkan Rp 27 miliar. Atau naik 100 persen ketimbang pemilukada tahun 2010 lalu,” tandasnya.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa pos anggaran diprediksi cukup tinggi. Salah satunya menyangkut pembiayaan honorarium penyelenggara. Dari tingkat PPK (panitia pemilihan kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara) hingga KPPS (kelompok panitia pemungutan suara). ”Ini disebabkan karena harus menyesuaikan besaran honorarium pemilu terakhir (pilpres),” bebernya. Tak hanya itu. Tingginya kebutuhan terjadi pada pos biaya pengadaan logistik.

Seperti pengadaan kertas suara, seperangkat alat coblos hingga kebutuhan pemilukada lainnya. ”Karena ada kenaikan inflasi setiap tahunnya, harga-harga secara otomastis ikutan naik,” pungkas Ayuhan. Sekadar diketahui dalam pemilukada 2010 lalu, untuk putaran pertama KPU menghabiskan anggaran sebesar Rp 12 miliar. Dana itu dialokasikan melalui APBD dari total sebesar Rp 14 miliar. Untuk satu putaran. (gie)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s